RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pungut uang komite sekolah, dan informasinya menahan nomor ujian semesteran siswa dan siswi lantaran tidak bayar uang komite sekolah, Sekretaris Komite SMAN 1 Arga Makmur Iptu Haryanto angkat bicara.
Berita terkait baca : https://rubriknews.com/pungutan-komite-sekolah-kembali-menggeliat-nomor-ujian-semesteran-ditahan/
Dikatakan Haryanto, pihaknya bukan menahan nomor ujian semesteran, hanya memberikan himbauan agar para orang tua wali murid dapat memahami kondisi sekolah jika tidak dibantu oleh orang tua wali murid. Dimana, sekolah dapat dikatakan kegiatannya mati suri. Maka itu, berdasarkan hasil rapat dengan seluruh wali murid, hari Rabu (29/11) dan Kamis (30/11), disepakati tetap melakukan pungutan ini untuk membantu sekolah.
” Untuk semesteran, anak-anak tetap akan ikut semua. Namun masalah iuran telah disepakati wali murid dalam rapat, mereka siap untuk membantu sekolah agar giat belajar dan mengajar tetap berjalan normal,” ungkapnya.
Menyinggung soal agar giat belajar dan mengajar tetap berjalan normal, jika wali murid membayar iuran komite sekolah ini. Disinggung apakah wali murid, jika tidak membayar komite sekolah, giat belajar dan mengajar dapat terancam tidak berjalan normal. Haryanto menjelaskan, bukan karena uang komite yang menjadi alasan, melainkan salah satu penyebab terganggunya giat belajar dan mengajar, lantaran guru honorer yang mengajar di SMAN 1 Arga Makmur, hanya mendapatkan honornya mengajar dari sumbangan komite sekolah ini. Begitu juga dengan satpam, petugas kebersihan juga bergantung dengan bantuan dari wali murid.
” Tidak begitu juga, hanya saja beberapa dari pegawai yang non PNS di SMAN 1 Arga Makmur ini, sangat bergantung dari bantuan orang tua wali. Masa iya, mereka menjalankan kewajibannya terhadap siswa dan siswi di SMAN 1 Arga Makmur hanya kerja kuli, pasti tidak mungkin. Sementara mengharapkan dana BOS untuk membayar mereka, tidak ada posnya dan tidak mencukupi, lalu dana dari mana untuk membayar mereka?. Karena itulah, komite dan wali murid telah melakukan musyawarah untuk mencari solusinya, yang alhamdulillah ditemukan solusinya wali peserta didik siap membantu sekolah, untuk bersedia membantu pungutan tanpa adanya unsur paksaan,” tandasnya.
Laporan : Effendy
